Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhi Karyono sebagai saksi dugaan korupsi.
Khususnya kasus anggaran distribusi bantuan sosial beras, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial.
“Tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Adhi Karyono selaku Sekda Jatim dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kemensos RI Tahun 2020,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu 10 Januari 2024.
Namun, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.
Selain itu, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mantan Sekjen Kemensos Hartono Laras.
Sedangkan di pihak swasta Eric Khosasi, konsultan Irfan Suhadi, wiraswasta Metta Ariesta Soepardi Wongkaren dan Direktur Mitra Energi Persada Said Agust Putra.
Dalam kasus tersebut, KPK telah menahan enam orang tersangka yakni Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 M Kuncoro Wibowo (MKW).
Selain itu mantan Direktur Komersial PT BGR Persero Budi Susanto (BS), dan mantan Vice President Operasional PT BGR Persero April Churniawan (AC).
Berikutnya Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren (IW).
Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdhani (RR), dan General Manager PT Trimalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto (RR).
Penyidik KPK memperkirakan, perbuatan para tersangka tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 127,5 miliar.
Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***
