Hanoi – Badan legislatif Vietnam menunjuk Wakil Presiden Vo Thi Anh Xuan untuk menjabat sebagai presiden sementara, Kamis 21 Maret.
Ia menggantikan Vo Van Thuong yang sebelumnya mengundurkan diri dan dipecat, sebagai anggota Politbiro oleh Partai Komunis.
Thuong (53), menjadi presiden Vietnam kedua yang dilengserkan dalam dua tahun terakhir. Pengunduran dirinya dikaitkan dengan kampanye antirasuah di tubuh partai.
Dilansir AFP, Kamis 21 Maret 2024 Xuan yang merupakan satu dari sedikit pejabat perempuan di pemerintahan, akan mengambil alih tugas kenegaraan untuk kedua kali dalam setahun terakhir.
“Politbiro telah menunjuk Vo Thi Anh Xuan sebagai presiden sementara, hingga Dewan Nasional menentukan presiden baru sesuai konstitusi Vietnam,” demikian tulis VnExpress.
Di Vietnam, seorang presiden sebetulnya hanya memiliki fungsi seremonial. Namun merupakan satu dari empat jabatan politik tertinggi di dalam negeri.
Xuan diangkat sebagai presiden sementara pada tahun lalu selama enam pekan, setelan Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri.
Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri atas “pelanggaran dan kesalahan” pejabat pemerintah di masa kekuasaannya.
Thuong dikenal dekat dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong, tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek kampanye anti-korupsi yang belakangan digencarkan.
Komite Sentral partai menerima pengunduran diri Thuong dan mencabut keanggotaannya di Politbiro.
Ia dianggap “telah meninggalkan citra negatif di masyarakat, serta mencoreng reputasi partai, negara dan diri sendiri,” demikian pernyataan komite tanpa merinci jenis pelanggarannya.
Ia juga kehilangan posisi sebagai kepala Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Pemakzulannya melalui parlemen, disetujui oleh sekitar 88 persen anggota legislatif dalam pemungutan suara di parlemen.
Investor dan diplomat asing mengkritik suksesi berulang di Vietnam, karena dinilai memperlambat kerja pemerintah yang saat ini pun masih berkutat dengan hambatan birokrasi yang tinggi.
Menurut analis, kelesuan yang terjadi saat ini dapat diatasi dengan pemilihan presiden yang baru.
Namun perombakan pemerintahan dikhawatirkan dapat merugikan sentimen bisnis. Terlebih, saat perekonomian Vietnam yang didominasi ekspor sangat bergantung pada investasi asing.
Badan legislatif Vietnam akan mengumumkan pemilihan presiden baru dalam sidang pleno lanjutan, pada Mei mendatang, atau lebih awal jika dinilai darurat.
Pengunduran diri Thuong seharusnya tidak membawa perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Vietnam.
“Khususnya dalam upaya Hanoi menyeimbangkan pengaruh antara Amerika Serikat dan Cina,” sebut tKhang Vu, Asia Timur pakar keamanan di Boston College AS.
Kedutaan Besar AS di Hanoi mengatakan, pemerintah di Washington yakin, momentum positif dalam hubungan bilateral antara kedua negara akan berlanjut, sesuai implementasi Strategi Kemitraan Komprehensif.
“Mundurnya Thuong, membuat pertanyaan siapa yang akan menggantikan Sekjen Partai Komunis Trong yang kuat, kembali sulit dijawab,” kata Darren Tay, ekonom di BMI perusahaan Fitch Solutions.
Meski hal itu tidak memberikan citra yang baik terhadap Vietnam, pergantian kekuasaan di Hanoi belum berdampak secara langsung terhadap reformasi ekonomi untuk memperbaiki iklim bisnis.
“Sementara kalangan investor asing masih relatif terlindungi untuk saat ini,” katanya. ***
