Bandung – Pemprov Jabar terus melakukan asesmen atas penyebab banjir di Bandung Raya khususnya di kawasan Braga dan Dayeuhkolot, yang diduga akibat kerusakan alam di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan, asesmen dilakukan juga dalam rangka evaluasi pembangunan di Bandung Utara yang diduga terjadi alih fungsi lahan.
“Bappeda akan koordinasi dengan pemerintah Bandung Raya untuk evaluasi ulang. Sebab, banjir kemarin ada yang menyampaikan karena KBU atau debit air tinggi kami akan evaluasi, termasuk di kawasan sempadan sungai,” kata Bey dikutip, Rabu 17 Januari 2024.
Bey mengatakan, evaluasi juga akan menyasar keberadaan permukiman di bantaran dan pinggiran sungai yang idealnya sebagai daerah resapan.
“Di pinggiran sungai itu sebetulnya membahayakan. Idealnya direlokasi, tapi harus ada pendekatan ke warga, jangan sampai menimbulkan gejolak dan sudah ada beberapa rumah susun yang disiapkan, tapi tetap harus ada pendekatan humanis,” katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung Tatang Rustandar mengatakan, resapan air di wilayah KBU mengalami kerusakan yang cukup parah.
Hal itu ditandai dengan tingginya kiriman debit air yang berasal dari kawasan hulu. Indikatornya debit air di musim hujan sudah melalui kapasitas tanggul dari sungai atau saluran yang ada.
“Wujudnya banjir, air meluap. Kualitas airnya juga membawa sedimen dan membawa butiran tanah, artinya erosinya sangat tinggi dari wilayah hulu,” kata Tatang.
Dengan kondisi seperti itu ia menyarankan, untuk menghentikan pembangunan di wilayah hulu, utamanya Bandung Utara sebagai resapan bagi Kota Bandung.
“Jadi, mengembalikan fungsi kawasan sebagai wilayah resapan air,” katanya. ***
