Semarang – Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md menyatakan tinggal menunggu momentum untuk undur diri dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Demikian disampaikan Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ yang diselenggarakan di rumah makan Borjuis Jalan Kapten Piere Tendean Semarang.
“Pada saat yang tepat nanti, saya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud, Selasa 23 Januari 2024.
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan peserta acara terkait saran dari cawapres Ganjar Pranowo, agar cawapresnya mundur dari posisi Menko Polhukam.
Mahfud mengatakan, apa yang disampaikan Ganjar tersebut, merupakan hasil dari diskusi dengan dirinya.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” aku Mahfud.
Ia juga menjelaskan, alasan kenapa dirinya tidak mundur sejak awal. “Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai kacau,” katanya.
“Apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi, yang mengangkat saya 4,5 tahun lalu dengan penuh ketulusan,” tegas Mahfud.
Seperti diketahui, sebelumnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam.
Ganjar mengatakan, usulan tersebut demi menghindari konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara.
Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai. “Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang kini menjabat dalam jabatan publik, apalagi di level menteri mundur atau tidak,” kata Ganjar.
“Gubernur, bupati, walikota mundur atau tidak, semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo.
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye, berkedok kunjungan kerja. Sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
“Atas beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu,” ungkapnya.
Ia mengaku, banyak mendiskusikan usulan itu bersama Mahfud maupun timnya. Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun walikota tak harus mundur jika maju pilpres diubah. ***
