Bandung – Guru besar, dosen dan mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung menyatakan sikap dan petisi kritik, terhadap penurunan kualitas demokrasi di Gerbang Utama Kampus Dipati Ukur, Sabtu 3 Februari 2024.
Deklarasi bertajuk ‘Seruan Padjadjaran Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat’ itu merupakan sikap sivitas akademika UGM, UII, UI dan sejumlah kampus lainnya terhadap demokrasi Indonesia yang mulai meradang.
Ketua Senat Akademik Unpad Prof. Ganjar Kurnia menyatakan, tanggung jawab intelektual untuk menjunjung etika dan norma hukum dalam pelaksanaan demokrasi.
“Hukum tidak hanya teks semata, tapi juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten,” sebut Ganjar Kurnia.
Ia menegaskan, perlunya contoh kepatuhan terhadap hukum dan etika dari Jokowi dan elite politik, serta menyerukan negara hadir sebagai pengayom demokrasi yang berintegritas.
Sivitas Akademika Unpad juga mengajak partisipasi aktif dalam Pemilu 2024 berdasarkan kesadaran, menolak politik uang dan intimidasi.
“Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat, dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu,” katanya.
BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) membacakan pernyataan sikap di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur Bandung, Sabtu 3 Februari 2024. *
Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas Pemilu, mengembalikan demokrasi pada hakikatnya dan mendesak penegakan hukum terhadap pelanggaran demi pulihnya kepercayaan publik.
Ganjar Kurnia pun menegaskan, tidak ada kata terlambat untuk menyuarakan kebenaran sebagai tanggung jawab bersama.
“Demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan.
Lalu membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi, yang dapat diandalkan dalam memberikan suara,” paparnya.
Pihaknya juga mendesak penegakan hukum untuk kasus pelanggaran yang terjadi, selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti.
“Demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Ganjar Kurnia.
“Banyak orang yang bertanya juga kenapa baru sekarang, saya kira untuk menyampaikan sesuatu kan tidak perlu, kapan pun bahkan ada hadist yang mengatakan, kalau pun besok kiamat kalau memungkinkan hari ini bisa menanam kita tanam saja,” lanjutnya.
Jadi, ini tidak ada yang terlambat. “Seperti lari maraton dan estafet lah kita terus menerus melaksanakan ini antar generasi dan sebagainya,” katanya. ***
