Ganti Pemangku kebijakan, Ganti kurikulum pendidikan

APA DAN SIAPA – Pemangku kebijakan yang kian hari terus berganti tentunya sangat berdampak pada kebijakan yang ditetapkan maupun dilaksanakannya. Seperti halnya kebijakan yang tengah berjalan di dunia pendidikan saat ini, khususnya soal penerapan kurikulum di sekolah-sekolah.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, baru saja mengeluarkan program Kurikulum Merdeka.

Meski penerapan kurikulum yang baru ini bersifat sukarela, tetapi hingga saat ini telah ada sekitar 140.000 sekolah yang menerapkannya.

Artinya, implementasi kurikulum yang baru tersebut telah berdampak luas dalam satuan pendidikan. Adanya momentum pergantian kepala negara beserta kabinetnya melalui Pemilu 2024 nanti, diharapkan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kebijakan di dunia pendidikan, khususnya terkait penerapan Kurikulum Merdeka yang kini tengah digencarkan pemerintah.

Baca Juga:   Perkosa Anak di Bawah Umur, AD Ditangkap Polisi

 

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pada Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, pihaknya telah merancang kerangka Kurikulum Merdeka dengan lebih fleksibel.

Salah satu tujuannya, untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan seiring pergantian pejabat pemerintahan lewat pemilu.

Baca Juga:   Ki Joko Bodo, Ahli Spiritual Meninggal Dunia

”Jadi, kami merancang Kurikulum Merdeka supaya sustainable. Ini dengan cara membuatnya sebagai sebuah kerangka yang sifatnya generik. Bisa terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki. Kedua, bisa diterjemahkan ke tingkat satuan pendidikan yang berbeda-beda di setiap daerah,” katanya di sela seminar bertajuk ”Temu Inovasi #14”, Selasa 6 Desember 2022.

Ia menambahkan, kerangka Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, bisa membuatnya lebih tahan lama dan berkelanjutan. Kerangka yang lebih fleksibel itu dinilainya lebih terbuka bagi setiap perbedaan-perbedaan yang ada di daerah.

Banyak satuan pendidikan yang sudah mengadopsinya. Hal yang menjadi catatan, satuan pendidikan yang mengadopsi Kurikulum Merdeka itu, melakukannya atas dasar sukarela.

Baca Juga:   Sinopsis Perempuan Bergaun Merah, Film Horor Yang Baru Tayang DI Bioskop

”Kami memang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka agak berbeda dengan sebelumnya, dimana sebelumnya kebijakan seperti ini langsung dilaksanakan secara nasional dan diwajibkan. Tapi, sekarang, kami uji coba dulu terbatas di 2.500 sekolah pada tahun 2020-2021,” tuturnya.

Uji coba pun akan kembali dilakukan pada 2023. Anindito mengatakan, hingga saat ini telah ada 140.000 satuan pendidikan yang sukarela mendaftar untuk mengadopsi Kurikulum Merdeka.

Editor: